GLADAGSARI - Rumah tidak layak huni masih banyak ditemukan di Desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Beberapa rumah di desa itu masih menggunakan kayu atau bambu dan berlantai tanah.

Kondisi itu membuat Desa Gladagsari menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah pada 2017. Bantuan itu bisa digunakan untuk memperbaiki satu unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Kadus III Desa Gladagsari, Punto Nugroho, mengatakan pemerintah desa berusia mengajukan penambahan kuota bedah rumah. Permintaan itu mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah provinsi. Kuota bedah rumah dipastikan ditambah pada 2018.

“Sebenarnya setiap tahun ada kuota bedah rumah, tapi cuma sedikit. Untuk tahun depan, Desa Gladagsari mendapat kuota sebanya 17 unit rumah,” terang Punto.

Punto menjelaskan bantuan bedah rumah diberikan kepada masyarakat tidak mampu dengan kondisi rumah belum permanen, dinding terbuat dari bambu, lantai tanah, dan sarana mandi cuci kakus (MCK) belum tersedia. Satu unit rumah, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 10.000.000 per unit. Perbaikan rumah dilakukan dengan sistem gotong royong oleh masyarakat sekitar. Fokus bedah rumah dilakukan pada perbaikan dinding, atap, dan lantai.

Meskipun tahun depan kuota bedah rumah bertambah, Punto mengatakan bantuanitu baru menyasar 45 persen dari total RTLH di Gladagsari. Salah satu penerima bantuan bedah rumah di Gladagsari adalah Tukinem, warga Dukuh Kupo RT 01/RW 06.

“Masih banyak yang belum dapat. Ya harapannya semoga semua warga bisa memiliki rumah permanen yang layak huni,” ujar dia.

Program bedah rumah memang tidak bisa disamakan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh perusahaan properti. Pembangunan dilakukan secara bergotong royong seluruh warga, termasuk si pemilik rumah. “Artinya, penerima bantuan juga ikut membantu pembangunannya, begitu pun masyarakat sekitar,” kata dia.